SE BUPATI NGAWI PENANGANAN PANDEMI COVID-19

SE BUPATI NGAWI PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Waruktengah.Ngawikab.id- Bupati Ngawi Keluarkan SE NOMOR 140/3.335/404.1122021tentang Penyesuaian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021. Untuk Mendukung Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19, di Tingkat Desa
Menindaklanjuti dan memperhatikan:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019,


Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; 5. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;


Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan;
Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa;
Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188/84/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur, dan
Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 065/02.99/404.011/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi.
bersama ini agar diinformasikan kepada Kepala Desa hal-hal sebagai berikut:
Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 temasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Desa dan mengoptimalkan fungsi Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa (Posko Desa), maka Dana Desa ditentukan penggunaannya paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa untuk pendanaan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), kegiatan tersebut diantaranya :


a. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, yaitu dapat digunakan untuk Belanja masker, tempat cuci tangan, sabun, cairan disinfektan, land sanitizer, dll;
– Belanja Bahan Bakar Minyak untuk operasional mobil siaga desa; Belanja banner, leaflet, pamflet kegiatan sosialisasi
– Belanja makan minum kegiatan sosialisasi
– Belanja vitamin, perlengkapan P3K, dll;
– Belanja lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
b. Pengadaan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, yaitu dapat digunakan untuk: Belanja alat tulis kantor Posko Desa;
Belanja banner, Belanja makan minum operasional Posko Desa;
Belanja lainnya dalam rangka mendukung optimalisasi Posko Desa.
c. Penanggulangan Bencana, yaitu pada pos belanja tak terduga dapat digunakan untuk:
Belanja makan minum untuk keluarga/pasien yang melakukan isolasi mandiri;
Belanja perlengkapan kebersihan untuk kehiarga/pasien yang melakukan isolasi mandiri;
Belanja operasional petugas isolasi mandiri,
Belanja kebutuhan penanggulangan bencana alam maupun bencana non alam lainnya.
Bagi Desa yang belum menganggarkan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum menetapkan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa. Selanjutnya Peraturan Kepala Desa dimaksud disesuaikan pada saat menetapkan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa yang bersifat reguler,
Untuk keberlanjutan pelaksanaan Posko Desa, selanjutnya ditetapkan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pembinaan sosial dan bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan lokal dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan masyarakat serta didukung oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, tenaga kesehatan, tenaga pendamping, penyuluh dan mira desa lainnya;


Kepala Desa membentuk dan menetapkan Tim Posko Desa dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan terdiri:
a. Kepala Desa sebagai Ketua;
b. Ketua BPD sebagai Wakil Ketua;
c. Bidang Pencegahan dan unsur Kepala Dusun, RT, RW, Satuan Linmas, PKK, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh adat; d. Bidang Penanganan dari unsur RT, RW, Dokter, Bidan Desa, Perawat, kades kesehatan, kader posyandu, tenaga kesehatan lainnya; e. Bidang Pembinaan dari unsur BPD, RT, RW, Satuan Linmas, Karang Taruna, tokohagama, tokoh masyarakat, tokoh adat;
f. Bidang Pendukung dari unsur perangkat desa dengan koordinator Sekretaris Desa;
g. Mitra Desa dari unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, penyuluh, pendamping.
Pembagian tugas dalam Tim Posko Desa adalah sebagai berikut:
a. Bidang Pencegahan mempunyai tugas :
1). Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek Covid-19, terkonfirmasi Covid-19, orang yang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk desa;
2). Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan pakai
sabun dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi di dalam wilayah desa;
3). Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah desa secara berkala;
4). Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah
medis dan non medis di setiap fasilitas umum dan Posko Desa.
b. Bidang Penanganan mempunyai tugas:
1). Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
2). Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga desa yang terkonfirmasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3). Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga desa yang terkonfirmasi Covid-19;
4). Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
5). Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.
c. Bidang Pembinaan mempunyai tugas:
1). Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
2). Berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra desa lainnya dalam pelaksanaan pembinaan sosial yang bersifat edukatif tersebut;
3). Melakukaan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di desa;
4). Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan
d. Bidang Pendukung mempunyai tugas:
1). Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa;
2). Membuat sistem informasi kesehatan warga desa;
3). Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik
sesuai kebutuhan;
4). Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat 5). Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
Camat memfasilitasi dan melakukan pendampingan agar penggunaan Dana Desa untuk penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
Camat beserta satgas Covid-19 tingkat kecamatan untuk memberikan supervisi pelaksanaan Posko Desa.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
APEL PERDANA USAI DILANTIK BUPATI IZINKAN RESEPSI PERNIKAHAN DI ZONA HIJAU

APEL PERDANA USAI DILANTIK BUPATI IZINKAN RESEPSI PERNIKAHAN DI ZONA HIJAU

Waruktengah.Ngawikab.id- Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengizinkan warga menggelar pesta pernikahan di wilayah setempat. Dia menyampaikan hal itu saat memimpin apel pertama bersama Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko Senin (01/03/21) di lingkungan memimpin apel perdana di halaman Pendopo Wedya Graha Kabupaten, Kabupaten Ngawi.
Ony Anwar Harsono mengatakan, pernikahan dapat dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di wilayah desa atau kelurahan yang berstatus zona hijau dan kuning.
“Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti hajatan, pasar desa dan pariwisata di desa sudah bisa dilakukan. Namun tetap harus melaksanakan protokol kesehatan lebih ketat,” katanya dilansir dari TIME Indonesia.


Dalam apel perdana ini Bupati Ngawi Ony Anwar memberikan statemen angin segar bagi warga Kabupaten Ngawi yang ingin mengadakan hajatan, kegiatan budaya, keagamaan, pariwisata dll juga sudah bisa berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Bupati Ngawi memastikan kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk recovery ekonomi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur khofifah Indarparawansa.


Bupati Ngawi akan memberikan relaksasi dalam bentuk pemberlakuan PPKM Mikro berdasarkan zonasi desa atau kelurahan. Bagi wilayah yang berstatus zona hijau dan kuning, kegiatan masyatakat berupa kegiatan budaya, pariwisata, pasar tradisional dan kegiatan sosial sudah bisa

dilakukan, semua itu bertujuan untuk membangkitkan ekonomi warga Ngawi yang selama pandemi covid ini mengalami kesulitan, tentu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, ungkapnya kepada awak media, Senin (1/3/21)
Wilayah yang masih berstatus sebagai zona merah, kegiatan masyarakat dan pariwisata masih belum bisa dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi. Dalam pelaksanaan relaksasi PPKM Mikro akan dilakukan Evaluasi zonasi setiap dua minggu sekali. Hal ini dilakukan agar desa atau kelurahan bisa bersiap siaga ketika ada perubahan status zona, “jelas Ony Anwar.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
PEDULI LINGKUNGAN BUPATI NGAWI KELUARKAN SE, Sehari tanpa sampah plastik

PEDULI LINGKUNGAN BUPATI NGAWI KELUARKAN SE, Sehari tanpa sampah plastik

Waruktengah.Ngawikab.id- Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Bupati Ngawi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Himbauan Sehari Tanpa Sampah Plastik. SE tertanggal 11 Februari 2021 dengan nomor 188/832/404.111/2021 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesi nomor SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2021 tentang Hari Peduli Sampah Nasional 2021.



Dalam surat edaran tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau seluruh masyarakat untuk menghindari pemakaian plastik sekali pakai selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Februari 2021;
2. Dan untuk selanjutnya agar masyarakat memilah sampah dari rumah dan melaksanakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam perilaku sehari-hari serta mengendalikan penggunaan plastik sekali pakai.


Untuk pelaksanaannya, surat edaran tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh jajaran pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD)/kantor/instansi dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
PELANTIKAN BUPATI NGAWI TERPILIH DITUNDA

PELANTIKAN BUPATI NGAWI TERPILIH DITUNDA

Waruktengah.Ngawikab.id– Dipetik dari berita Jatim Pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2024 Ngawi belum bisa dipastikan tanggal 17 Februari 2021. Pasalnya, jadwal waktu pelantikan ini, masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu diutarakan oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Pemprov Jatim Jempin Marbun. Dia menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu waktu, apakah nanti tanggal 17 Februari atau tanggal lain.

“Kami masih menunggu keputusan dari Kemendagri terkait jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih,Ya, sekitar akhir bulan Februari, karena masih menunggu putusan dismissal MK terhadap sengketa pilkada. Surat dari Kemendagri (perihal penundaan) akan menyusul. Keputusan ditunda ini tadi hasil rapat koordinasi dengan Pak Dirjen Otda Kemendagri lewat virtual,” tegas Jempin, Senin (15/02).

Ada 19 daerah yang menggelar pilkada di Jatim dan telah menghasilkan kepala daerah terpilih. Yakni di Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Kota Pasuruan, Tuban, Sumenep, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Jember, Pacitan, Kabupaten Mojokerto, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang dan Situbondo.

Tapi ada tiga daerah yang masih menjalani sidang perselisihan hasil pilkada bupati/wali kota di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiganya adalah Surabaya, Lamongan dan Banyuwangi.

Jempin mengungkapkan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kemendagri tentang pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Ngawi yakni Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko. Namun, hingga kini belum ada keputusan kapan akan dilantik.

“Kalau 17 Februari itu berakhirnya masa jabatan bupati periode sebelumnya,” katanya.

Jika nanti pelantikan bupati baru tidak di tanggal 17 Februari 2021, untuk mengisi kekosongan pemerintahan, akan diisi oleh Pj bupati atau Plh dari sekda. Jika diisi Pj Bupati maka akan diambilkan pejabat dari Pemprov Jatim.

“Jika diisi Plh Bupati yakni Sekdanya, kewenangannya terbatas,” katanya.
Dia menambahkan jika nanti keputusan dari Kemendagri turun, pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih ini rencananya di gedung negara Grahadi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
MBAH KUNG MENUAI PUJIAN “KEEMASAN” SELAMA DUA PERIODE MEMIMPIN NGAWI

MBAH KUNG MENUAI PUJIAN “KEEMASAN” SELAMA DUA PERIODE MEMIMPIN NGAWI

Waruktengah.Ngawikab.id- Masa kepemimpinan Ir.H.Budi Sulistyono atau yang akrab di sapa Mbah Kung sebagai Bupati Ngawi periode ke-2 akan berakhir pada 17 Februari 2021. Dalam masa kepemimpinannya, prestasi demi prestasi telah dipersembahkan melalui berbagai bidang pemerintahan.
Capaian prestasi tersebut meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Predikat CC hingga ke Predikat A, peningkatan produksi pangan, destinasi wisata, pembangunan akses jalan, penerapan pola hidup sehat dan sebagainya.
Untuk capaian Sakip, Budi Sulistyono telah melakukan revolusi. Dalam hitungan singkat Pemerintah Kabupaten Ngawi berhasil mempersembahkan Sakip predikat A, dari sebelumnya yang berstatus predikat CC.


“Dari tahun 2015, kita memulai melakukan perbaikan dan pembenahan kinerja untuk pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, kita diganjar SAKIP dengan predikat CC hingga naik A, dari sini kita akan terus berbenah,” kata Budi Sulistyono Senin (31/08/20) pada acara Vicon.


Dalam peningkatan produksi pangan, Ngawi menjadi lumbung pangan Nomor 6 di Indonesia dan Nomor 2 di Jawa timur. Bahkan untuk urusan pangan, Kabupaten Ngawi mampu menyabet juara nasional dengan duta pemuda pelopor lewat karya padi organik.


“Pertanian tidak banyak terdampak Covid-19. Kita patut bersyukur. Karena petani bekerja tidak banyak kontak dengan keramaian. Dulu Ngawi Nomor 4 di Jawa Timur. Dan sekarang Nomor 2. Untuk nasional kita no 6,” kata Bupati Ngawi dalam sambutan pelatikan kepala desa di Pendopo Wedya Graha Senin (1/2).
Pada pertengahan periode ke-2, Budi Sulistyono berhasil mengurangi keluarnya uang masyarakat Ngawi ke daerah lain. Itu dilakukan dengan menumbuhkan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ngawi, sehingga masyarakat tidak perlu keluar daerah untuk rekreasi.
Dampak lainnya, perputaran transaksi keuangan di sekitar destinasi wisata tumbuh cukup signifikan. Dengan tumbuhnya transaksi itu, perekonomian masyarakat juga mengalami pertumbuhan.


Sedangkan untuk infrastruktur, masa dua periode kepemimpinan Budi Sulistyono telah mewujudkan akses jembatan, paving, rigid beton maupun aspal. Tercatat ratusan kilo meter jalan telah dibangun atau dinormalisasi. Begitu juga akses jembatan, dengan jumlah puluhan dibangun maupun mengalami normalisasi.


Ditilik dari awal perjalanan karir hingga akhir masa jabatan, bupati yang biasa disapa Mbah Kung itu, memiliki riwayat fantastis. Prestasi demi prestasi ditorehkan dalam masa kepemimpinannya sehingga berhasil membawa Kabupaten Ngawi ke level atas. Dari catatan prestasi tersebut, tidak heran bila banyak masyarakat Ngawi mengirimkan ucapan terima kasih.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
KUNJUNGAN WAKIL BUPATI NGAWI KE BPS NGAWI

KUNJUNGAN WAKIL BUPATI NGAWI KE BPS NGAWI

Waruktengah.Ngawikab.id– Rabu (10/2), Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Moch Shodiq Triwidiyanto.

Dikutip dari akun Media Sosial BPS Kabupaten Ngawi, kedatangan orang Nomor 2 di Ngawi ini dalam rangka silaturahmi, meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Selanjutnya, BPS Kabupaten Ngawi siap memberikan dukungan berupa data-data, dan masukan untuk program & kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Masih pada kesempatan sama, wakil bupati yang juga terpilih sebagai Bupati Ngawi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 tersebut, juga mendiskusikan kemiskinan dan sistem Satu Data Indonesia (SDI).

Share and Enjoy !

0Shares
0 0